Tag Archives: trilogi pembangunan

TKI dan Indikator Keberhasilan Pembangunan.

4b9784612d173b77f90a0cf8b28b87f5_2009-06-04_rawan_bencana_kepadatan_penduduk_bnpb-585x413

Pak Bos : “Cho cho…”

Mr. Choro : “Ya Bos.”

Pak Bos : “Baru-baru ini media diramaikan oleh berita Tenaga Kerja Wanita Indonesia di luar negeri yang divonis mati karena kasus pembunuhan. Sebagai pengganti hukuman mati, pihak keluarga korban bersedia menerima diyat atau uang tebusan. Jumlahnya luar biasa nggilani karenamencapai puluhan miliar rupiah. Pemerintah pun tidak tinggal diam dan bersedia mengeluarkan anggaran negara untuk membayarnya meskipun tidak sebesar nominal yang dituntut. Sebagian masyarakat Indonesia yang prihatin dengan kasus tersebut tersentuh hatinya dan bersedia memberikan sumbangan untuk membantu menambah jumlah uang tebusan. Namun demikian ada beberapa pihak yang tidak setuju pemerintah mengeluarkan anggaran demikian besar untuk membayar diyat itu. Alasan mereka antara lain yang seharusnya membayar diyat itu adalah keluarga terhukum dan bukan negara. lagi pula dengan jumlah calon terdakwa mati yang jumlahnya mencapai ratusan itu jika semuanya dipenuhi tentu nantinya akan sangat membebani keuangan negara.

Atas kejadian tersebut bagaimana menurutmu? Apakah negara punya kewajiban membayar diyat itu?”

Mr. Choro : “Kalau menurut saya Bos, ini menurut saya lho ya… Sesuai amanat Pembukaan UUD 45, di situ kan sudah jelas, bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi jika membayar diyat menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa rakyat ya harus dibayar. Jangankan miliaran, kalau perlu triliunan. Itu amanat Undang-undang Dasar Negara lho Bos. Kalau tidak dilaksanakan kita bisa kuwalat sama leluhur yang menyusun konstitusi itu. Lagi pula nyawa manusia sebenarnya tak bisa dibandingkan nilainya dengan uang. Uang bisa dicari tapi nyawa sampai kiamat gak akan tergantikan….”

Pak Bos : “Iya… itu kalau negara banyak uang Cho…, kalau setiap calon terhukum mati harus negara yang menanggung dendanya, berapa triliun uang yang harus dikeluarkan untuk menebusnya. Uang negara itu kan uang seluruh rakyat Cho, di mana letak keadilan…?”

Mr. Choro : “Ya itu urusan lain Bos. Bisa dianalogikan ketika Bos jadi ayah kemudian punya anak bukan berarti tanggung jawab Bos terhadap anak hilang gara-gara pak Bos tidak punya uang. Pokoknya Undang-undang Dasar kita bunyinya demikian, makanya seperti saya bilang tadi nyawa itu tidak bisa dinilai dengan uang, karena itu kalau bisa jangan sampai kasus seperti itu jangan lagi terjadi di negeri ini…”

Pak Bos : “Tapi ngomong-ngomong mereka itu apa gak punya perasaan kok begitu kejamnya menuntut denda sedemikian besar?”

Mr. Choro : “Kita nggak usah menyalahkan orang lain Bos. Itu aturan mereka. Kita punya aturan sendiri, mari kita bermain dengan aturan kita sendiri sebelum menyalahkan aturan orang lain”.

Pak Bos : “Trus menurutmu caranya bagaimana?”

Mr. Choro : “Cara untuk apa Bos?”

Pak Bos : “Ya itu, caranya agar tidak ada lagi TKI yang dihukum mati di luar negeri”

Mr. Choro : “Gampang Bos?”

Pak Bos : “Gampang piye, kamu itu memang sukanya ‘nggampangke’ sesuatu”

Mr. Choro : “Cara paling ampuh agar tidak ada lagi kejadian TKI divonis mati di luar negeri ya hentikan seluruh pengiriman TKI ke luar negeri dan tarik seluruh TKI yang ada di luar negeri agar kembali ke dalam negeri”

Pak Bos : ” Ya… bagus sekali idemu itu, nanti kamu ya yang menanggung sandang pangan mereka semua beserta seluruh keluarganya, wong gemblung sira…”

Mr. Choro : “Sekarang begini Bos… Kalau Pak Bos disuruh memilih, lebih senang bekerja di negeri sendiri atau di negeri orang?”

Pak Bos : “Ya jelas lebih memilih di negeri sendiri Cho, bisa kumpul keluarga, anak, istri, saudara…. ibarat tinggal di rumah sendiri meskipun berupa gubuk bambu tentu lebih bebas dan nyaman daripada di istana tapi punya orang lain. Berwisata saja gak betah kalau terlalu lama di negeri orang, apalagi bekerja. Menjadi Pembantu rumah tangga lagi. Enaknya di luar negeri itu satu dua minggu aja Cho, lebih dari itu bosen pengin segera pulang, aku wis tau ngalami…

Kalau kita ini merasa sebagai saudara sebangsa setanah air, mestinya kita ini malu dan prihatin melihat kondisi seperti itu… Negara, Bangsa, Pemerintah dan kita semua seharusnya prihatin dan malu dengan semua itu… “

Mr. Choro : “Artinya bekerja di luar negeri bagi para TKI itu adalah suatu keterpaksaan alias karena tidak adanya banyak pilihan. Jika demikian trus kenapa kok di Indonesia ini ada TKI? Kapan mulainya?”

Pak Bos : “Penyebabnya ya karena negara kita kekurangan lapangan pekerjaan Cho, makanya banyak warga negara yang mencoba berame-rame mengadu nasib di negeri orang, katanya peribasa Jawa ‘mangan ra mangan sing penting kumpul‘ sudah diganti menjadi ‘kumpul ra kumpul sing penting mangan‘…”.

Mr. Choro : “Berarti kita kembali ke dunia hewan dong Bos… Seperti anak iwak pitik‘kumpul ra kumpul sing penting mangan‘, padahal sebagai makhluk sosial kita ini seharusnya kan berprinsip ‘ada makanan-nya atau tidak, yang penting kumpulnya’…”.

Pak Bos : “Paling enak ya kumpul ya mangan Cho…”

Mr. Choro : “Betul Bos, sekarang pertanyaannya lagi… menurut Pak Bos masuk akal nggak kalau di negeri yang katanya terkenal dengan sebutan tanah surga zamrud khatulistiwa dimana ikan dan udang menghampiri, tongkat kayu dan batu jadi tanaman ini kok bisa kekurangan lapangan kerja?”

Pak Bos : ” Ironis memang Cho, tapi mau gimana lagi wong memang kenyataan yang ada sekarang begini…”.

Mr. Choro : “Mari kita itung-itungan secara kasar saja Bos… Sekali lagi secara kasar lo Bos… jangan protes…

Menurut wikipedia Indonesia Luas daratan kita kira-kira 2.000.000 kilometer persegi atau 200.000.000 hektar. Luas laut teritorial kita 3.300.000 kilometer persegi atau 330.000.000 hektar, itu belum termasuk ZEE dan landas kontinen. Jumlah penduduk kita kurang lebih 240.000.000 orang, atau jika dijadikan menjadi KK dengan asumsi tiap keluarga ada empat anggota maka ada kurang lebih 60.000.000 KK

Jika seluruh daratan dan lautan dibagi rata untuk seluruh rakyat kita sesuai jumlah sekarang maka tiap jiwa akan mendapat jatah lahan seluas 0,8 hektar atau tiap KK mendapat jatah lahan seluas 3,3 hektar, ditambah jatah wilayah perairan seluas 1,3 hektar per jiwa atau 5,5 hektar per KK.

Meskipun tidak mungkin dibuat aturan seperti tersebut, tapi seandainya Pak Bos mendapat jatah tanah dan air seluas itu, seharusnya itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pak Bos dan keluarga. Dengan teritorial seluas itu seandainya tanah dan air itu kita sewakan saja, maka sebetulnya kita sudah tidak perlu lagi bekerja. Kita bisa berlibur selama tujuh hari seminggu, atau kalau bosen berlibur kita bekerja bukan karena kita butuh, tapi karena kita ingin.

Itu baru itung-itungan kasar dan belum termasuk kekayaan yang didapat dari olah pikir manusia untuk rekayasa alam dan kekayaan alam yang ada dalam perut bumi dan di dasar laut…. Apalagi warga negara Indonesia ini menurut survei yang pernah saya baca adalah salah satu penduduk bumi yang bangunnya paling pagi se dunia.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan berdasarkan potensi yang kita miliki maka seharusnya tidak ada satu alasan pun untuk mengirim satu orang TKI pun ke luar negeri apalagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerjaan kasar lainnya.

Jika kondisi saat ini memprihatinkan, berarti ada sesuatu yang salah perihal tata cara dan tata kelola negeri ini. Adanya satu orang saja yang masih berprofesi menjadi TKI untuk mengadu nasib dan mencari penghidupan di negeri orang merupakan salah satu indikasi yang nyata kelihatan terhadap ketidakberhasilan kita dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Sebenarnya para pendahulu negeri ini di masa lalu melalui perenungan dan pemikiran yang panjang telah merumuskan arah pembangunan. Kita mengenalnya sebagai Trilogi Pembangunan. Isinya : Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya, untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi, agar tercipta Stabilitas Nasional Yang Sehat dan Dinamis.

Pertanyaannya sudahkah konsep itu kita laksanakan secara benar? Sepertinya tidak.”

Pak Bos : “Wis Cho, ngantuk aku…”
Mr. Choro : “Mari dipikir bersama sambil tidur Bos…..”

Renungan Sebuah Perjalanan

Rabu malam adalah tahun baru hijrah 1434 H sehingga hari kamis besoknya libur. Jumat berikutnya disamakan oleh pemerintah menjadi hari libur bersama karena dianggap hari “kecepit” yang perlu diseragamkan dengan hari sebelum dan sesudahnya agarhari jumat tersebut tidak aneh karena menonjol sendirian. Saya yang bertempat kerja dekat dengan keluarga saja ikut gembira dengan kedatangan hari libur tersebut, apalagi para karyawan/pegawai baik sipil danswasta yang bekerja jauh di luar kota alias pisah keluarga. Mereka mungkin berandai-andai jika saja tiap minggu ada hari libur bersama.

Seperti biasa jika ada libur panjang seperti itu mudik ke kampung halaman bersama keluarga sudah menjadi rutinitas. Malam itu saya berencana untuk tidur lebih awal karena jam tiga pagiberharap sudah start dari Surabaya menuju Kudus. Sedang enak-enaknya terlelap, kira-kira pukul sebelas malam saya terpaksa bangun karena mendengar suara si bayi belum genap usia 2,5 bulan sudah mahir berteriak-teriak bak demo buruh yang sedang protes menuntut hak dan kewajiban. Bedanya kalau buruh menuntut kanaikan UMR sementara putri bungsu saya menuntut haknya sebagai anak dan kewajiban sebagai orang tua agar segera dan secepat-cepatnya menyediakan kebutuhan biologisnya yaitu susu pengobat haus dan lapar serta ganti popok akibat mengompol. Sungguh indah jika para pemilik perusahaan itu berperan laksana orang tua bagi si karyawan. Tanpa pikir panjang tentu kenaikan UMR akan segera direalisasikan, tidak perlu menunggu sampai nego sana-sini. Walah kok malah ngelantur jadi membahas masalah dunia perburuhan sih… emangnya SPSI he he…

 Karena ingin tidur lagi sudah nanggung, rencana keberangkatan dimajukan. Pukul setengah satu larut malam kami berempat ditambah satu bayi sudah mulai tancap gas dan melajudi jalan raya menyibak suasana malam dari Surabaya. Ban depan mobil kempes, berputar-putar mencari tukang tambal ternyata tutup semua. Masuk ke POM bensin untuk isi angin gratis… lumayan, ngirit dua ribu rupiah.

Sesuai dugaan perjalanan malam sangat sepi dan lancar. Para monster-monster darat si trailler, tronton dan truk gandeng itu sedang tertidur di sepanjang pinggir jalan, sama seperti para sopir yang mengendalikannya. Sampai Kota Tuban mata mulai “sepet” (gak tahu bahasa Indonesianya). Mobil diparkir di pinggir jalan kemudian ngopi di warung kopi ditemani Sampurna Mild sambil “jedhas-jedhis” untuk menghilangkan kantuk. Selesai ngopi dan rokoan sebatang, perjalananpun dilanjutkan.

Kira-kira pukul tiga pagi tibalah di perbatasan Jatim-Jateng. Kepala mulai terasa “nggliyar-nggliyer” (gak tahu juga bahasa Indonesianya) karena mengantuk. Mobil saya pinggirkan, jendela dibuka seperempat, mesin dimatikan, lalu tidur di jok sopir. Tiga puluh menit waktu yang lumayan untuk mengobati rasa kantuk. Tak lama kemudian datang waktu subuh, mampir ke Masjid terdekat untuk sholat Subuh, perjalanan lanjut lagi.

Hari mulai pagi ketika monster-monster darat sebagai simbol kemajuan ekonomi makro negara industri itu sudah mulai menggeliat dan memenuhi jalan. Sampai di Rembang mampir di Pos AL Tasik Agung untuk numpang mandi dan makan pagi dari bekal yang dibawa. Sebelum melanjutkan perjalanan “disangoni” satu box ikan laut segar yang baru ditangkap nelayan dari TPI depan kantor posal oleh anggota jaga. Saya sudah bilang jangan repot-repot ala unggah ungguh Jawa tapi masih dipaksa-paksa juga untuk menerima… ya sudah daripada mereka kecewa akhirnya saya terima, lumayan untuk dibagi-bagi ke tetangga.

Ada informasi jalur Rembang – Juwana mengalami kemacetan karena perbaikan jalan. Sampai di Kaliori saya belok kiri memilih jalur alternatif lewat Jakenan. Tak lama kemudian terlihatlah potret kehidupan tradisional para petani Indonesia. Kondisi kehidupan pedesaan yang tak jauh berbeda dengan desa saya tiga puluh tahun yang lalu dan enam puluh tahun lebih Indonesia merdeka. Kondisi sawah yang masih diolah menggunakan bajak ditarik oleh sepasang sapi, juga cangkul, meski ada pula yang sudah menggunakan mesin traktor tangan. Potret dari mereka yang memeras keringat membanting tulang untuk menghasilkan sepiring nasi di meja kita. Para penghasil produk yang menjadi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia.

Terlihat para petani yang berangkat dari kediaman masing-masing dengan berjalan kaki, naik sepeda onto, ada juga yang naik sepeda motor. Mereka yang sebagian besar sudah lanjut usia itu dengan tulang-tulang lemah dan rapuh sedang mengayunkan cangkul untuk mengolah sawah. Para orang tua yang dalam usia tersebut seharusnya bekerja adalah sebagai sebuah hobi alias pengisi waktu, bukan lagi sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup karena energi fisiknya tentu sudah tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Mereka yang semestinya sudah saatnya lebih banyak menimang cucu dan “minandhito” agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sambil mengajarkan kearifan dan kebijaksanaan kepada cucu-cucunya.

Sawah-sawahpun terlampaui dan mulai masuk area pedesaan dengan lingkungan masyarakat sederhana. Di teras depan sebuah rumah yang lebih mirip disebut gubug reot, nampak seorang kakek tua duduk termenung dengan pandangan penuh arti, entah apa yang dipikirkannya. Bisa jadi ia sedang mengenang masa lalunya yang indah saat masih bersama mantan-mantan kekasihnya. Bisa jadi juga sebenarnya hatinya lebih bahagia dari siapapun karena saat orang lain sedang berjibaku dan sibuk dengan aktivitas pekerjaan masing-masing, ia malah duduk-duduk menikmati hidup. Hanya Tuhan dan ia sendiri yang tahu.

Sepanjang jalan masih banyak terlihat rumah-rumah kecil dan sederhana yang lantainya masih berupa tanah, dindingnya terbuat dari “gedhek” bambu atau papan yang sudah bobrok dan kondisi-kondisi lainnya yang sungguh masih jauh bila diukur dengan parameter-parameter kemakmuran rakyat versi peraturan pemerintah tentang Standar Kualitas Hidup Layak (KHL). Sungguh suatu kondisi lingkungan masyarakat yang cukup memprihatinkan bila dibandingkan dengan kemajuan zaman sekarang di tempat lain. Penampakan yang sungguh bertolak belakang dengan simbol kemakmuran para konglomerat pemilik ribuan monster tronton dan trailler penghuni poros nadi ekonomi di jalur pantura, padahal lokasi desa-desa itu sangat dekat jaraknya. Mungkin topik yang terlalu muluk-muluk jika ingin membahas kondisi ekonomi yang ada di pelosok-pelosok nusantara, apalagi di pulau-pulau terpencil yang jauh dari sumbu obor kekuasaan, sementara di Pulau Jawa saja masih demikian kondisinya.

Jika bercermin dari fakta-fakta kehidupan masyarakat Indonesia di atas, betapa bersyukurnya kita atas kondisi saat ini. Betapa banyak hal yang kita miliki dan tidak dimiliki orang lain. Berapa banyak anugerah Allah SWT yang telah dilimpahkan kepada kita. Di saat makhluk-makhluk halus di dunia maya sedang sibuk membanding-bandingkan gadget-gadget bukan made in Indonesia bernama PC atau Macintosh, Laptop atau Macbook, Netbook atau Tablet, Intel atau AMD, nVidia gForce atau AMD/ATI Radeon, Samsung atau Apple, Windows atau Linux, iOS atau Android, Google atau Yahoo, WordPress atau Blogspot, Facebook atau Twitter, Adobe atau Corel, aplikasi komersil atau open source dan segudang perangkat teknologi informasi lainnya, jangankan mengenal dunia komputer atau Internet, bahkan untuk memenuhi kebutuhan tingkat satu di teori Hierarchy Kebutuhan ala Abraham Maslow yakni sandang, pangan dan papan saja mereka masih kewalahan.

Jika kita berpikir lebih luas lagi, kondisi di atas membuktikan bahwa ada misinterpretasi dan misaktualisasi terhadap konsep dan istilah bernama KEADILAN di negara berpredikat zamrud khatulistiwa ini. Ada sesuatu yang salah terhadap pelaksanaan konsep trilogi pembangunan sebagai rel kereta kemajuan yang begitu ideal diucapkan yakni: pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya —-menuju—-> Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi —-menuju—> Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Demi anak dan cucu kita kelak, tak ada salahnya kita sedikit meluangkan waktu dan pikiran untuk belajar mengurai sedikit demi sedikit kekusutan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi itu. Dimulai dengan pertanyaan MENGAPA dan BAGAIMANA; dan bukan pertanyaan SIAPA, APA, DIMANA dan KAPAN? Sehingga bagi siapapun yang suatu saat mendapat amanah dan beban untuk menduduki posisi yang menentukan, telah memiliki bekal yang cukup dan mantap untuk befikir, berucap, bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya.

Hanya kita sendiri yang bisa menemukan solusi dan memperbaiki nasib bangsa kita sendiri, bukan oleh bangsa lain.

 Bangsa yang tidak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri, belum bisa dikatakan sebagai bangsa merdeka “. — Bung Karno

Wallahu A’lam Bisshawab.