Category Archives: Pak Bos & Mr. Choro
SIM Gratis
Mr. Choro : “Halo Bos, kayaknya kok buru-buru amat, mau kemana?”
Pak Bos : “Ini lho Cho, mau perpanjang SIM. Lupa aku kalo sebentar lagi sudah kadaluwarsa alias mau habis masa berlakunya…”
Mr. Choro : “SIM mobil apa motor Bos?”
Pak Bos : “Ya SIM mobil to Cho, saya ini sudah tak pernah lagi naek motor”.
Mr. Choro : “Kok gak pake jasa pengurusan surat-surat aja to Bos, uang banyak kok repot-repot ngurus sendirian”.
Pak Bos : “Saya ini warga negara yang baik, Cho. untuk urusan begitu saya bisa urus sendiri, wis yo tak tinggal dulu…”
Mr. Choro : “Mbok ya duduk-duduk sini dulu to Bos. Ndak usah buru-buru. Kita ngobrol-ngobrol dulu lah…”
Pak Bos : “Yo wis, jangan lama-lama. Mari kita ngobrol tentang situasi politik dan ekonomi terkini saja, lagi rame ini… setuju?”
Mr. Choro : “Nggak ah Bos, males. Paling ya ngono-ngono ae… kan dulu udah pernah kita bahas dan prediksi… Sekarang waktunya nonton hasilnya he he, kita ngobrol yang laen saja. Masalah SIM motor Aja..”
Pak Bos : “Okelah…. O ya, apa kamu mau tak uruskan buat SIM sekalian. Biar nanti saya yang mbayarin…”.
Mr. Choro : “Walah, pak Bos kok baru sekarang to ngomongnya. Coba kemaren-kemaren, kan saya tidak harus kehilangan uang ratusan ribu rupiah hanya untuk mengurus ‘deluwang sesuwek’ (sesobek kertas) itu?…”
Pak Bos : “Oo, kamu juga baru saja ngurus SIM juga to..”
Mr. Choro : “Iya Bos, rugi saya…”
Pak Bos : “Rugi apanya?”
Mr. Choro : “Ya rugi… Sebagian besar gaji saya habis buat bayar ongkos bikin SIM”
Pak Bos : “Ah kamu ini mbok jangan kenemenen alias keterlaluan gitu, Mengurus SIM kan kewajiban bagi para pengendara, lagi pula cuma lima tahun sekali… ngirit ya ngirit…”
Mr. Choro : “Lima tahun sekali sih lima tahun sekali, Tapi kalau dikalikan dengan jumlah pemotor di negeri ini totalnya jadi berapa coba? Hal lainnya perbandingan ongkos bikin sama biaya pembuatan kartunya itu lho.. gak masuk akal. Masak buat bikin kartu begitu aja kok ya menghabiskan ratusan ribu rupiah. Padahal kalau tak itung-itung, ongkos produksinya jauh di bawah itu… Bikin ATM bank aja cuma beberapa puluh ribu rupiah, Bahkan teman saya yang punya usaha digital printing dengan mudah bisa membuatnya. Kalau diijinkan sebenarnya hanya modal printer rumahan, mesin laminating dan kertas PVC jadilah kartu-kartu itu…. bentuknya juga mirip meski dari tingkat keamanannya memang kalah, Cuma ya judulnya memang jadinya pemalsuan dokumen dan itu jelas ilegal.,,”
Pak Bos : “Setahu saya ngurus SIM kan gak terlalu mahal apalagi kalau diurus sendiri, kamu pasti pake calo ya Cho…”.
Mr. Choro :” Justru itu masalahnya, Bang Napi kan pernah bilang bahwa kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan… Terkadang sistem yang kita miliki ini memberikan peluang mereka yang sebelumnya tidak berniat tapi akhirnya melakukan penyelewenangan juga karena sistem yang abu-abu atau berada di grey area… Supply dan demand itu akhirnya menghasilkan banyak oknum yang berkesempatan mengail ikan di air bening, memanfaatkan kesempatan dalam peluang dan menyebabkan rusaknya sistem, kewibaan, citra, kehormatan dan harga diri organisasi. Seperti kata peribahasa itu lho… rusak susu setitik gara-gara nila sebelanga….”
Pak Bos : “Kebalik Cho.. gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga..”
Mr. Choro : “Pokoknya itu lah Bos…”
Pak Bos : “Trus apa hubungannya?”
Mr. Choro : “Begini Bos… Saya sepenuhnya sadar bahwa sudah menjadi tugas negara untuk mewajibkan rakyatnya yang berkendaraan bermotor memiliki SIM. Hal itu bertujuan untuk melindungi keselamatan rakyat dari ancaman kecelakaan dalam berlalu lintas. SIM bukan hanya sekadar pelengkap berkendara tapi lebih dari itu merupakan suatu tanda bahwa pemiliknya telah benar-benar memiliki ketrampilan dalam berkendara serta mengerti betul tentang peraturan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Jika melindungi rakyat adalah tugas negara dan salah satu wujudnya adalah mewajibkan adanya SIM demi keselamatan, lalu mengapa untuk memperoleh SIM motor itu rakyat harus mengeluarkan biaya yang demikian mahal?”
Pak Bos : “Tapi biaya pembuatan SIM kan buat pemasukan negara Cho, PNBP itu lho, Alias Penerimaan Negara Bukan Pajak, Biaya itu kan nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara dan kembali ke rakyat juga to…. Kamu harus sadar itu. Ingat, orang bijak taat pajak”.
Mr. Choro : “Jika biaya pembuatan SIM motor alasannya adalah untuk pemasukan negara yang pada akhirnya akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat juga, Lalu buat apa biaya itu ada? Toh uang rakyat itu akan kembali ke rakyat juga. Bukankah itu seperti mengeluarkan uang dari kantong kiri masuk ke kantong kanan?
Pak Bos harus ingat… Ketika rakyat diwajibkan untuk mengeluarkan biaya atau pungutan yang terlalu besar atas sebuah peraturan yang ada unsur penegakan hukum yang sangsinya besar juga, maka di situ pula akan ada potensi penyelewengan dari para pelaku-pelaku peraturan itu, apalagi untuk hal yang sifatnya menjadi hajat hidup dan keselamatan orang banyak, Karena kalau tidak, akibatnya yang itu tadi…
Akan ada oknum yang memanfaatkan peraturan itu untuk mencari keuntungan pribadi dari kesempatan dan peluang itu dan nominalnya juga menjadi tidak masuk akal sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya…
Menurut saya sebaiknya pungutan untuk pembuatan SIM yang sebenarnya ongkos pembuatannya tidak terlalu mahal itu dihilangkan saja dan ditanggung oleh negara untuk menghilangkan segala bentuk penyelewengan.
Saya dapat menganalogikan hal tersebut dengan Pak Bos yang mewajibkan anak-anak Pak Bos untuk sekolah. Karena Pak Bos yang mewajibkan, maka bukankah Pak Bos pula yang berkewajiban membiayai sekolah itu…? Masak Pak Bos memaksa anak untuk sekolah tapi biayanya suruh anaknya nyari sendiri, Itu namanya orang tua sewenang-wenang dan tak tahu diri.
Berikutnya saya mau tanya satu lagi Bos, Misalnya nih pak Bos akan megerjakan suatu ujian, sebelumnya pak bos menerima pelatihan atau pelajarannya ndak?”
Pak Bos : “Ya iya Cho”
Mr. Choro : “Saat Pak Bos menjalani ujian SIM, apakah pernah mengikuti atau mendapat pelajaran tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan panduan naik mobil atau motor yang benar?”
Pak Bos : “Enggak!”
Mr. Choro : “Trus kalau nggak pernah dapat pelajarannya, lalu kenapa ada ujiannya? Pak Bos mengerjakan ujian tertulis dan praktek itu sumbernya darimana? Pake ilmu kira-kira atau nyari sendiri gitu? Ya nggak bisa gitu dong Bos. Masak sesuatu yang tidak diajarkan dan dilatihkan tapi ada ujiannya, mbayar lagi…”
Pak Bos : “Trus menurutmu siapa dong yang harus bertanggung jawab memberikan pengetahuan tentang tata cara berkendara yang baik dan benar?”
Mr. Choro : “Menurut saya ya kita bisa manfaatkan sekolah-sekolah terutama yang setingkat SMA untuk memberikan pengetahuan tentang keterampilan, dan keselamanan berkendara bagi anak-anak sekolah yang baru belajar itu…”
Pak Bos : “Ywis cho… nanti kita lanjutken lagi, saya lagi buru-buru nih, ntar keburu tutup kantor SIM nya…”
Mr. Choro : “Siap Bos, nanti kita sambung obrolan kita tentang kenapa motor sebaiknya tidak perlu ada STNK…”
Birokrasi “mbulet” Dunia Pendidikan Kita.
Mr. Choro : “Assalamu Alaikum Pak Bos, apa kabar?”.
Pak Bos : ” Wassalamu Alaikum Cho, saya baik-baik saja, sebaliknya gimana?”
Mr. Choro : “Baik Bos, Bos bos….”
Pak Bos : “Ya Cho, ada apa?”
Mr. Choro : “Boleh pinjem duitnya”.
Pak Bos : “Buat apa Cho”.
Mr. Choro : “Biaya uang pangkal anak sekolah Bos, lagi mau masuk SMP nih…”.
Pak Bos : “Berapa?”
Mr. Choro : “Sepuluh juta Bos”.
Pak Bos : “Gile lu Cho, anakmu itu mau masuk SMP atau mau kuliah kok bayarnya segitu. Lagi pula bukannya sekolah SMP negeri sekarang ini sudah gratis, jangan-jangan uangnya mau kamu pake buat macem-macem ya?”
Mr. Choro : “Ah Pak Bos ini bawaannya Suudzon aja, beneran ini Bos… mau dipake buat bayar sekolah. Lha wong anak saya masuk SMP swasta, tentu saja pake bayar.”
Pak Bos : “Trus kenapa gak kamu masukkan ke SMP negeri saja?”
Mr. Choro : “Itulah Bos, anak saya susah masuk SMP negeri karena sekolah negeri zaman sekarang, jika bukan bukan warga setempat alias KTP luar kota, kuotanya cuma satu persen. Jadi kalau jumlah siswa yang diterima 200 orang maka hanya 2 orang luar kota yang bisa masuk. Jadi pesimis deh saya. Makanya saya masukkan sekolah swasta saja”.
Pak Bos : “Salah sendiri kenapa kamu tidak mengurus administrasi kependudukan, Cho. Kenapa tidak bikin KTP baru di tempat kamu tinggal? Kalau kamu punya KTP setempat kan tidak perlu pusing-pusing mikirin biaya sekolah tho”
Mr. Choro : “Di situlah masalahnya, Pak Bos kan tahu saya ini kerjanya pindah-pindah. Kadang setahun kadang dua tahun udah pindah ke tempat baru. Lha kalau tiap tahun saya harus menghadapi birokrasi cabut berkas dari kota lama ke kota yang baru hanya sebagai syarat bikin KTP, betapa rumitnya hidup ini… Pak Bos kira pindah KTP itu mudah seperti ganti akun facebook apa?”
Saya itu kadang-kadang heran, perasaan masuk SMP zaman saya dulu gak serumit seperti sekarang deh. Dulu saya kan SMPnya juga jauh dari tempat tinggal orang tua. Saya waktu daftar SMP kok gak pake syarat macem-macem. Didaftarin sama wali saya langsung masuk gitu aja. Sekarang ini kok pake syarat ini itu segala macem. Pendidikan kita ini sepertinya bukannya semakin maju malah semakin mundur. Apa mereka yang bikin aturan itu dulu waktu masuk SMP juga mendapat perlakukan seperti sekarang?”.
Pak Bos : “Kamu jangan egois hanya memandang dari satu sisi saja Cho, coba sekali-kali melihat dari sisi yang lain. Kebijakan dan aturan itu dilakukan kan untuk melindungi calon siswa lokal agar tidak tergeser oleh calon-calon siswa yang berasal dari dari luar kota. Kalau mereka yang dari luar kota dibebaskan untuk masuk sekolah di suatu kota, nantinya dikhawatirkan justru malah siswa ber-KTP di tempat sekolah itu berada yang tidak kebagian tempat. Dan itu pasti akan mendapat protes dari penduduk lokal. Semuanya pasti sudah dipikirkan dan diperhitungkan masak-masak”.
Mr. Choro : “Okelah Bos kalau alasannya begitu, sekarang pertanyaannya kenapa orang luar kota kok sekolahnya tidak di tempat mereka. Kenapa harus menyeberang ke kota lain?”
Pak Bos : “Ya sudah bukan rahasia umum kalau sekolah di kota-kota besar itu dianggap mutunya lebih baik. Makanya orang tua siswa ingin anak-anak mereka bersekolah di sana. Jika tidak dibuat aturan seperti itu, ya itu tadi akibatnya… seperti yang saya bilang tadi”.
Mr. Choro : “Sekolah SD dan SMP itu kan pendidikan dasar yang berfungsi untuk membekali kemampuan umum dan esensial terhadap anak-anak kita. Bukan sekolah spesialis untuk mencetak insinyur atau dokter. Standarnya kan seharusnya relatif sama, sepadan dan setingkat di seluruh tempat di negeri ini Bos. Kok pake ada istilah mutu dan nggak mutu itu gimana to Bos… yang mutu dan gak mutu itu apanya?”
Pak Bos : “Lha kalau memang itu kenyataan yang terjadi sekarang mau gimana lagi Cho, jangankan SD dan SMP, sekolah Paud atau TK aja sekarang sudah saling berebut status sebagai sekolah favorit. Buat ngajar anak SD aja sekarang harus sarjana lho…kalau zaman dahulu kan SPG aja sudah dianggap mumpuni, tuntutan zaman Cho….”
Mr. Choro : “Wah udah nggak bener itu Bos. Negara kita dalam bahaya kalau untuk pendidikan dasar saja kita sudah pake birokrasi mbulet kayak begini”.
Pak Bos : “Lalu menurut analisamu kenapa semua itu bisa terjadi?”
Mr. Choro : “Sekarang begini Bos, kita ini kan katanya menganut pendidikan dasar wajib sembilan tahun. Pendidikan dasar 9 tahun menjadi standar kemampuan terendah yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat tidak peduli apapun statusnya dan dari manapun asalnya. Jadi sekolah SD dan SMP itu wajib disediakan oleh negara untuk anak-anak kita. Karena wajib, maka negara juga harus membiayai semua tanpa syarat apapun. Jangankan mereka yang hanya punya KTP luar kota. Kalau perlu mereka yang tidak berKTP dan hidup di jalanan pun wajib hukumnya untuk disekolahkan tanpa embel-embel dan syarat apapun. Semua itu demi mencerdaskan rakyat yang akan sangat menentukan nasib bangsa ini di masa depan kelak.
Jika kenyataan yang ada sekarang masih ada birokrasi yang menghambat pelaksanaan wajib belajar itu, semua itu berpangkal dari akibat tidak meratanya keadilan di seluruh negeri. Jika keadilan dan kemakmuran telah merata, saya yakin semua sekolah penyedia pendidikan dasar di semua tempat akan memiliki tingkat kualitas yang sama dan sederajat. Kalau itu terjadi takkan ada lagi orang luar kota yang berbondong-bondong mencari sekolah di kota lain karena sekolah di tempat mereka telah menyediakan pendidikan yang tidak kalah mutunya.”
Pak Bos : “Trus, bagaimana supaya bisa mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata itu Cho?”
Mr. Choro : “Mari kita serahkan kepada calon Presiden kita yang akan datang Bos, kita kan sebentar lagi akan memiliki calon pemimpin baru. Biar mereka yang memikirkan. Rakyat jelata kayak saya ini mikirnya cukup sampai bagaimana anak sekolah lancar aja….”.
Pak Bos : “Bagus Cho, ngomong-ngomong pinjem duitnya jadi gak?”
Mr. Choro : “Jadi dong Bos, bolehkan?”
Pak Bos : “Sik Cho… tak pikirnya dulu, kamu itu orangnya kalau pinjem berpotensi mengembalikan apa ndak he he…. ?”.
Mr. Choro : “Terlalu Pak Bos ini… rek…”
Air Putih dan WC Umum
Mr. Choro : ” Halo Bos, liburan kemaren kemana aja? piknik? wisata? plesiran? traveling? touring?…”
Pak Bos : “Biasa lah Cho…. jalan-jalan. Seluruh Nusantara sudah saya jelajahi, waktunya melanglang buana ke luar negeri. Bulan ini giliran traveling ke Amrika, bulan depan ke tempat lain lagi…. Lha kamu kemana aja?”
Mr. Choro : “Memang kalau uang banyak kayak pak Bos itu ibarat baterai baru selesai di cas. Power atau energinya penuh. Jadinya mau kemana-mana serba cepat dan enteng…. Lha kalau kayak saya ini mau melangkah keluar saja pake mikir. Meski begitu sebenarnya saya juga tidak jauh beda dengan Pak Bos… traveling juga. Cuma ke Amriki saja…. jalan-jalannya pake sepeda onthel bekas eks jepang yang baru saya beli. Keliling-keliling tambak bandeng di dekat Jembatan Suramadu belakang rumah. Lumayan kalau pas ketemu nelayan pulang melaut bisa dapat ikan dengan harga super murah…”
Pak Bos : “Ke manapun tujuan yang penting kan bisa menikmati perjalanannya to Cho… Yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk lain itu kan mobilitasnya… Coba liat itu pohon… sepanjang hidupnya di situ-situ saja… gak pernah kemana-mana, atau kucing gua yang jalan-jalannya hanya sampai tetangga satu RT untuk mengincar kali aja ada yang lupa nutup bandeng goreng…”
Mr. Choro : “Tapi pohon kan umurnya lebih panjang dan ukurannya lebih tinggi Bos he he… tapi ngomong-ngomong apa nih pengalaman yang paling unik dan menarik selama pak Bos berada di sana?”
Pak Bos : “Air putih dan WC Umum Cho…”
Mr. Choro : “Lha kok bisa begitu Bos…”
Pak Bos : “Ya kalau kita ke wisata ke negari lain itu kan yang dicari yang unik-unik. Hal-hal yang tidak ada di sini, salah satunya ya itu… Air putih di water fountain dan WC umum tersedia secara gratis di tempat-tempat khalayak ramai. Beda dengan di tempat kita, mau kencing, BAB dan minum air putih harus mbayar…”
Mr. Choro : “Iya ya Bos… mungkin itu bedanya kita dengan negara maju. Padahal kencing, BAB dan minum air putih itu kan kebutuhan dasar manusia dan sudah seharusnya seluruh rakyat di negeri ini mendapatkannya secara gratis. Konstitusi kita tentang hal tersebut juga sudah mengaturnya. Pasal 33 UUD 45 sudah jelas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Pasal itu dapat saya artikan bahwa segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar alias hajat hidup orang banyak seharusnya dikelola oleh negara dan disediakan secara cuma-cuma untuk rakyat. Bukankah kita sering mengatakan aktivitas buang air sebagai buang hajat? Sekarang siapa coba yang bisa menahan tidak minum dan buang air?”
Pak Bos : “Makanya itu Cho… bisnis jualan air putih saat ini menjadi idola dan prospeknya ke depan juga semakin cerah. Apalagi kondisi air tanah semakin lama semakin turun kualitasnya akibat pencemaran lingkungan.
Kalau kamu punya modal, mending kamu investasikan saja untuk bisnis WC Umum di pasar-pasar, terminal-terminal atau tempat-tempat ramai lainnya… dijamin cash flow selamanya, tidak perlu karwayan berpendidikan tinggi dan bisa diwariskan sampai tujuh turunan tanpa ada resiko… Hasilnya mungkin seribu dua ribu… tapi kalau dikalikan sama orang yang kebelet bisa ratusan ribu, sedikit-sedikit kan lama-lama menjadi bukit. Apalagi kalau WC umumnya bisa kamu jadikan waralaba lalu buka cabang di mana-mana trus dilengkapi dengan fasilitas Wifi…sugih Cho…. Bisnis air putihnya biar aku saja yang main… Oke he he…”
Mr. Choro : “Lha nanti ke depan kalau tahu-tahu pemerintah membuat program sejuta WC umum gratis gimana Bos?”
Pak Bos : “Ya itu resiko bisnis Cho, makanya kamu harus bisa memprediksi resiko itu ada apa tidak?”
Mr. Choro : “Wah males lah kalau gitu….”
Pak Bos : “Kamu itu males tok kerjanya…belum apa-apa saja sudah nyerah, makanya nggak maju-maju. Tapi ngomong-ngomong kemarin kan ada berita yang lumayan ramai tentang salah seorang tokoh kita yang mengharamkan minum air putih dalam kemasan. Bisa jadi alasannya karena hal yang kita bahas di atas itu ya Cho…”
Mr. Choro : “Bisa jadi Bos… Mungkin beliau maksudnya baik. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar, Air putih memang tidak seharusnya diswastanisasi karena itu adalah hajat orang banyak. Tapi menurut saya kok ya agak berlebihan kalau solusinya meminum air putih kemasan trus menjadi haram. Hukum Syar’i itu kan urusannya surga dan neraka. Apa semudah itu kita menghalal haramkan sesuatu. Ulama zaman dulu saja harus berijtihad habis-habisan untuk mengeluarkan suatu hukum Syar’i. Kita ini kok sepertinya begitu mudahnya to…. Lagi pula kalau minum air kemasan itu haram… trus bagaimana dengan saya? Selama ini saya minum air putih dari galon merek terkenal karena air PDAM di rumah saya kondisinya boro-boro untuk diminum, buat mandi saja terkadang nggak layak karena warna airnya kayak Peceren. Padahal namanya lho PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Agama itu kan memudahkan, kok jadinya menyusahkan gitu….”
Pak Bos : “Mari kita kembali ke masalah WC umum Cho, jangan terlalu melebar ke pembahasan tentang hukum agama. Serahkan itu kepada ahlinya…”
Mr. Choro : “Jadi intinya persoalan Air Putih dan WC umum itu sebenarnya bisa menjadi indikator sederhana bahwa masih banyak Pekerjaan Rumah yang harus kita selesaikan di masa depan. Sebelum membahas tentang ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan dalam dan luar negeri, inflasi, valuta asing, kenaikan harga saham dan hal muluk-muluk lainnya, ada baiknya kita bertanya dulu mengapa minum air putih dan kencing saja harus bayar di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini? Dan bagaimana caranya agar kebutuhan dasar itu terpenuhi seperti di negara maju?”
Pak Bos : “Mbuh Cho…”