Daily Archives: July 7, 2014

Birokrasi “mbulet” Dunia Pendidikan Kita.

Mr. Choro : “Assalamu Alaikum Pak Bos, apa kabar?”.

Pak Bos : ” Wassalamu Alaikum Cho, saya baik-baik saja, sebaliknya gimana?”

Mr. Choro : “Baik Bos, Bos bos….”

Pak Bos : “Ya Cho, ada apa?”

Mr. Choro : “Boleh pinjem duitnya”.

Pak Bos : “Buat apa Cho”.

Mr. Choro : “Biaya uang pangkal anak sekolah Bos, lagi mau masuk SMP nih…”.

Pak Bos : “Berapa?”

Mr. Choro : “Sepuluh juta Bos”.

Pak Bos : “Gile lu Cho, anakmu itu mau masuk SMP atau mau kuliah kok bayarnya segitu. Lagi pula bukannya sekolah SMP negeri sekarang ini sudah gratis, jangan-jangan uangnya mau kamu pake buat macem-macem ya?”

Mr. Choro : “Ah Pak Bos ini bawaannya Suudzon aja, beneran ini Bos… mau dipake buat bayar sekolah. Lha wong anak saya masuk SMP swasta, tentu saja pake bayar.”

Pak Bos : “Trus kenapa gak kamu masukkan ke SMP negeri saja?”

Mr. Choro : “Itulah Bos, anak saya susah masuk SMP negeri karena sekolah negeri zaman sekarang, jika bukan bukan warga setempat alias KTP luar kota, kuotanya cuma satu persen. Jadi kalau jumlah siswa yang diterima 200 orang maka hanya 2 orang luar kota yang bisa masuk. Jadi pesimis deh saya. Makanya saya masukkan sekolah swasta saja”.

Pak Bos : “Salah sendiri kenapa kamu tidak mengurus administrasi kependudukan, Cho. Kenapa tidak bikin KTP baru di tempat kamu tinggal? Kalau kamu punya KTP setempat kan tidak perlu pusing-pusing mikirin biaya sekolah tho”

Mr. Choro : “Di situlah masalahnya, Pak Bos kan tahu saya ini kerjanya pindah-pindah. Kadang setahun kadang dua tahun udah pindah ke tempat baru. Lha kalau tiap tahun saya harus menghadapi birokrasi cabut berkas dari kota lama ke kota yang baru hanya sebagai syarat bikin KTP, betapa rumitnya hidup ini… Pak Bos kira pindah KTP itu mudah seperti ganti akun facebook apa?”

Saya itu kadang-kadang heran, perasaan masuk SMP zaman saya dulu gak serumit seperti sekarang deh. Dulu saya kan SMPnya juga jauh dari tempat tinggal orang tua. Saya waktu daftar SMP kok gak pake syarat macem-macem. Didaftarin sama wali saya langsung masuk gitu aja. Sekarang ini kok pake syarat ini itu segala macem. Pendidikan kita ini sepertinya bukannya semakin maju malah semakin mundur. Apa mereka yang bikin aturan itu dulu waktu masuk SMP juga mendapat perlakukan seperti sekarang?”.

Pak Bos : “Kamu jangan egois hanya memandang dari satu sisi saja Cho, coba sekali-kali melihat dari sisi yang lain. Kebijakan dan aturan itu dilakukan kan untuk melindungi calon siswa lokal agar tidak tergeser oleh calon-calon siswa yang berasal dari dari luar kota. Kalau mereka yang dari luar kota dibebaskan untuk masuk sekolah di suatu kota, nantinya dikhawatirkan justru malah siswa ber-KTP di tempat sekolah itu berada yang tidak kebagian tempat. Dan itu pasti akan mendapat protes dari penduduk lokal. Semuanya pasti sudah dipikirkan dan diperhitungkan masak-masak”.

Mr. Choro : “Okelah Bos kalau alasannya begitu, sekarang pertanyaannya kenapa orang luar kota kok sekolahnya tidak di tempat mereka. Kenapa harus menyeberang ke kota lain?”

Pak Bos : “Ya sudah bukan rahasia umum kalau sekolah di kota-kota besar itu dianggap mutunya lebih baik. Makanya orang tua siswa ingin anak-anak mereka bersekolah di sana. Jika tidak dibuat aturan seperti itu, ya itu tadi akibatnya… seperti yang saya bilang tadi”.

Mr. Choro : “Sekolah SD dan SMP itu kan pendidikan dasar yang berfungsi untuk membekali kemampuan umum dan esensial terhadap anak-anak kita. Bukan sekolah spesialis untuk mencetak insinyur atau dokter. Standarnya kan seharusnya relatif sama, sepadan dan setingkat di seluruh tempat di negeri ini Bos. Kok pake ada istilah mutu dan nggak mutu itu gimana to Bos… yang mutu dan gak mutu itu apanya?”

Pak Bos : “Lha kalau memang itu kenyataan yang terjadi sekarang mau gimana lagi Cho, jangankan SD dan SMP, sekolah Paud atau TK aja sekarang sudah saling berebut status sebagai sekolah favorit. Buat ngajar anak SD aja sekarang harus sarjana lho…kalau zaman dahulu kan SPG aja sudah dianggap mumpuni, tuntutan zaman Cho….”

Mr. Choro : “Wah udah nggak bener itu Bos. Negara kita dalam bahaya kalau untuk pendidikan dasar saja kita sudah pake birokrasi mbulet kayak begini”.

Pak Bos : “Lalu menurut analisamu kenapa semua itu bisa terjadi?”

Mr. Choro : “Sekarang begini Bos, kita ini kan katanya menganut pendidikan dasar wajib sembilan tahun. Pendidikan dasar 9 tahun menjadi standar kemampuan terendah yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat tidak peduli apapun statusnya dan dari manapun asalnya. Jadi sekolah SD dan SMP itu wajib disediakan oleh negara untuk anak-anak kita. Karena wajib, maka negara juga harus membiayai semua tanpa syarat apapun. Jangankan mereka yang hanya punya KTP luar kota. Kalau perlu mereka yang tidak berKTP dan hidup di jalanan pun wajib hukumnya untuk disekolahkan tanpa embel-embel dan syarat apapun. Semua itu demi mencerdaskan rakyat yang akan sangat menentukan nasib bangsa ini di masa depan kelak.

Jika kenyataan yang ada sekarang masih ada birokrasi yang menghambat pelaksanaan wajib belajar itu, semua itu berpangkal dari akibat tidak meratanya keadilan di seluruh negeri. Jika keadilan dan kemakmuran telah merata, saya yakin semua sekolah penyedia pendidikan dasar di semua tempat akan memiliki tingkat kualitas yang sama dan sederajat. Kalau itu terjadi takkan ada lagi orang luar kota yang berbondong-bondong mencari sekolah di kota lain karena sekolah di tempat mereka telah menyediakan pendidikan yang tidak kalah mutunya.”

Pak Bos : “Trus, bagaimana supaya bisa mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata itu Cho?”

Mr. Choro : “Mari kita serahkan kepada calon Presiden kita yang akan datang Bos, kita kan sebentar lagi akan memiliki calon pemimpin baru. Biar mereka yang memikirkan. Rakyat jelata kayak saya ini mikirnya cukup sampai bagaimana anak sekolah lancar aja….”.

Pak Bos : “Bagus Cho, ngomong-ngomong pinjem duitnya jadi gak?”

Mr. Choro : “Jadi dong Bos, bolehkan?”

Pak Bos : “Sik Cho… tak pikirnya dulu, kamu itu orangnya kalau pinjem berpotensi mengembalikan apa ndak he he…. ?”.

Mr. Choro : “Terlalu Pak Bos ini… rek…”