Monthly Archives: April 2014

Air Putih dan WC Umum

Mr. Choro : ” Halo Bos, liburan kemaren kemana aja? piknik? wisata? plesiran? traveling? touring?…”

Pak Bos : “Biasa lah Cho…. jalan-jalan. Seluruh Nusantara sudah saya jelajahi, waktunya melanglang buana ke luar negeri. Bulan ini giliran traveling ke Amrika, bulan depan ke tempat lain lagi…. Lha kamu kemana aja?”

Mr. Choro : “Memang kalau uang banyak kayak pak Bos itu ibarat baterai baru selesai di cas. Power atau energinya penuh. Jadinya mau kemana-mana serba cepat dan enteng…. Lha kalau kayak saya ini mau melangkah keluar saja pake mikir. Meski begitu sebenarnya saya juga tidak jauh beda dengan Pak Bos… traveling juga. Cuma ke Amriki saja…. jalan-jalannya pake sepeda onthel bekas eks jepang yang baru saya beli. Keliling-keliling tambak bandeng di dekat Jembatan Suramadu belakang rumah. Lumayan kalau pas ketemu nelayan pulang melaut bisa dapat ikan dengan harga super murah…”

Pak Bos : “Ke manapun tujuan yang penting kan bisa menikmati perjalanannya to Cho… Yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk lain itu kan mobilitasnya… Coba liat itu pohon… sepanjang hidupnya di situ-situ saja… gak pernah kemana-mana, atau kucing gua yang jalan-jalannya hanya sampai tetangga satu RT untuk mengincar kali aja ada yang lupa nutup bandeng goreng…”

Mr. Choro : “Tapi pohon kan umurnya lebih panjang dan ukurannya lebih tinggi Bos he he… tapi ngomong-ngomong apa nih pengalaman yang paling unik dan menarik selama pak Bos berada di sana?”

Pak Bos : “Air putih dan WC Umum Cho…”

Mr. Choro : “Lha kok bisa begitu Bos…”

Pak Bos : “Ya kalau kita ke wisata ke negari lain itu kan yang dicari yang unik-unik. Hal-hal yang tidak ada di sini, salah satunya ya itu… Air putih di water fountain dan WC umum tersedia secara gratis di tempat-tempat khalayak ramai. Beda dengan di tempat kita, mau kencing, BAB dan minum air putih harus mbayar…”

Mr. Choro : “Iya ya Bos… mungkin itu bedanya kita dengan negara maju. Padahal kencing, BAB dan minum air putih itu kan kebutuhan dasar manusia dan sudah seharusnya seluruh rakyat di negeri ini mendapatkannya secara gratis. Konstitusi kita tentang hal tersebut juga sudah mengaturnya. Pasal 33 UUD 45 sudah jelas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Pasal itu dapat saya artikan bahwa segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar alias hajat hidup orang banyak seharusnya dikelola oleh negara dan disediakan secara cuma-cuma untuk rakyat. Bukankah kita sering mengatakan aktivitas buang air sebagai buang hajat? Sekarang siapa coba yang bisa menahan tidak minum dan buang air?”

Pak Bos : “Makanya itu Cho… bisnis jualan air putih saat ini menjadi idola dan prospeknya ke depan juga semakin cerah. Apalagi kondisi air tanah semakin lama semakin turun kualitasnya akibat pencemaran lingkungan.

Kalau kamu punya modal, mending kamu investasikan saja untuk bisnis WC Umum di pasar-pasar, terminal-terminal atau tempat-tempat ramai lainnya… dijamin cash flow selamanya, tidak perlu karwayan berpendidikan tinggi dan bisa diwariskan sampai tujuh turunan tanpa ada resiko… Hasilnya mungkin seribu dua ribu… tapi kalau dikalikan sama orang yang kebelet bisa ratusan ribu, sedikit-sedikit kan lama-lama menjadi bukit. Apalagi kalau WC umumnya bisa kamu jadikan waralaba lalu buka cabang di mana-mana trus dilengkapi dengan fasilitas Wifi…sugih Cho…. Bisnis air putihnya biar aku saja yang main… Oke he he…”

Mr. Choro : “Lha nanti ke depan kalau tahu-tahu pemerintah membuat program sejuta WC umum gratis gimana Bos?”

Pak Bos : “Ya itu resiko bisnis Cho, makanya kamu harus bisa memprediksi resiko itu ada apa tidak?”

Mr. Choro : “Wah males lah kalau gitu….”

Pak Bos : “Kamu itu males tok kerjanya…belum apa-apa saja sudah nyerah, makanya nggak maju-maju. Tapi ngomong-ngomong kemarin kan ada berita yang lumayan ramai tentang salah seorang tokoh kita yang mengharamkan minum air putih dalam kemasan. Bisa jadi alasannya karena hal yang kita bahas di atas itu ya Cho…”

Mr. Choro : “Bisa jadi Bos… Mungkin beliau maksudnya baik. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar, Air putih memang tidak seharusnya diswastanisasi karena itu adalah hajat orang banyak. Tapi menurut saya kok ya agak berlebihan kalau solusinya meminum air putih kemasan trus menjadi haram. Hukum Syar’i itu kan urusannya surga dan neraka. Apa semudah itu kita menghalal haramkan sesuatu. Ulama zaman dulu saja harus berijtihad habis-habisan untuk mengeluarkan suatu hukum Syar’i. Kita ini kok sepertinya begitu mudahnya to…. Lagi pula kalau minum air kemasan itu haram… trus bagaimana dengan saya? Selama ini saya minum air putih dari galon merek terkenal karena air PDAM di rumah saya kondisinya boro-boro untuk diminum, buat mandi saja terkadang nggak layak karena warna airnya kayak Peceren. Padahal namanya lho PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Agama itu kan memudahkan, kok jadinya menyusahkan gitu….”

Pak Bos : “Mari kita kembali ke masalah WC umum Cho, jangan terlalu melebar ke pembahasan tentang hukum agama. Serahkan itu kepada ahlinya…”

Mr. Choro : “Jadi intinya persoalan Air Putih dan WC umum itu sebenarnya bisa menjadi indikator sederhana bahwa masih banyak Pekerjaan Rumah yang harus kita selesaikan di masa depan. Sebelum membahas tentang ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan dalam dan luar negeri, inflasi, valuta asing, kenaikan harga saham dan hal muluk-muluk lainnya, ada baiknya kita bertanya dulu mengapa minum air putih dan kencing saja harus bayar di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini? Dan bagaimana caranya agar kebutuhan dasar itu terpenuhi seperti di negara maju?”

Pak Bos : “Mbuh Cho…”

TKI dan Indikator Keberhasilan Pembangunan.

4b9784612d173b77f90a0cf8b28b87f5_2009-06-04_rawan_bencana_kepadatan_penduduk_bnpb-585x413

Pak Bos : “Cho cho…”

Mr. Choro : “Ya Bos.”

Pak Bos : “Baru-baru ini media diramaikan oleh berita Tenaga Kerja Wanita Indonesia di luar negeri yang divonis mati karena kasus pembunuhan. Sebagai pengganti hukuman mati, pihak keluarga korban bersedia menerima diyat atau uang tebusan. Jumlahnya luar biasa nggilani karenamencapai puluhan miliar rupiah. Pemerintah pun tidak tinggal diam dan bersedia mengeluarkan anggaran negara untuk membayarnya meskipun tidak sebesar nominal yang dituntut. Sebagian masyarakat Indonesia yang prihatin dengan kasus tersebut tersentuh hatinya dan bersedia memberikan sumbangan untuk membantu menambah jumlah uang tebusan. Namun demikian ada beberapa pihak yang tidak setuju pemerintah mengeluarkan anggaran demikian besar untuk membayar diyat itu. Alasan mereka antara lain yang seharusnya membayar diyat itu adalah keluarga terhukum dan bukan negara. lagi pula dengan jumlah calon terdakwa mati yang jumlahnya mencapai ratusan itu jika semuanya dipenuhi tentu nantinya akan sangat membebani keuangan negara.

Atas kejadian tersebut bagaimana menurutmu? Apakah negara punya kewajiban membayar diyat itu?”

Mr. Choro : “Kalau menurut saya Bos, ini menurut saya lho ya… Sesuai amanat Pembukaan UUD 45, di situ kan sudah jelas, bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi jika membayar diyat menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa rakyat ya harus dibayar. Jangankan miliaran, kalau perlu triliunan. Itu amanat Undang-undang Dasar Negara lho Bos. Kalau tidak dilaksanakan kita bisa kuwalat sama leluhur yang menyusun konstitusi itu. Lagi pula nyawa manusia sebenarnya tak bisa dibandingkan nilainya dengan uang. Uang bisa dicari tapi nyawa sampai kiamat gak akan tergantikan….”

Pak Bos : “Iya… itu kalau negara banyak uang Cho…, kalau setiap calon terhukum mati harus negara yang menanggung dendanya, berapa triliun uang yang harus dikeluarkan untuk menebusnya. Uang negara itu kan uang seluruh rakyat Cho, di mana letak keadilan…?”

Mr. Choro : “Ya itu urusan lain Bos. Bisa dianalogikan ketika Bos jadi ayah kemudian punya anak bukan berarti tanggung jawab Bos terhadap anak hilang gara-gara pak Bos tidak punya uang. Pokoknya Undang-undang Dasar kita bunyinya demikian, makanya seperti saya bilang tadi nyawa itu tidak bisa dinilai dengan uang, karena itu kalau bisa jangan sampai kasus seperti itu jangan lagi terjadi di negeri ini…”

Pak Bos : “Tapi ngomong-ngomong mereka itu apa gak punya perasaan kok begitu kejamnya menuntut denda sedemikian besar?”

Mr. Choro : “Kita nggak usah menyalahkan orang lain Bos. Itu aturan mereka. Kita punya aturan sendiri, mari kita bermain dengan aturan kita sendiri sebelum menyalahkan aturan orang lain”.

Pak Bos : “Trus menurutmu caranya bagaimana?”

Mr. Choro : “Cara untuk apa Bos?”

Pak Bos : “Ya itu, caranya agar tidak ada lagi TKI yang dihukum mati di luar negeri”

Mr. Choro : “Gampang Bos?”

Pak Bos : “Gampang piye, kamu itu memang sukanya ‘nggampangke’ sesuatu”

Mr. Choro : “Cara paling ampuh agar tidak ada lagi kejadian TKI divonis mati di luar negeri ya hentikan seluruh pengiriman TKI ke luar negeri dan tarik seluruh TKI yang ada di luar negeri agar kembali ke dalam negeri”

Pak Bos : ” Ya… bagus sekali idemu itu, nanti kamu ya yang menanggung sandang pangan mereka semua beserta seluruh keluarganya, wong gemblung sira…”

Mr. Choro : “Sekarang begini Bos… Kalau Pak Bos disuruh memilih, lebih senang bekerja di negeri sendiri atau di negeri orang?”

Pak Bos : “Ya jelas lebih memilih di negeri sendiri Cho, bisa kumpul keluarga, anak, istri, saudara…. ibarat tinggal di rumah sendiri meskipun berupa gubuk bambu tentu lebih bebas dan nyaman daripada di istana tapi punya orang lain. Berwisata saja gak betah kalau terlalu lama di negeri orang, apalagi bekerja. Menjadi Pembantu rumah tangga lagi. Enaknya di luar negeri itu satu dua minggu aja Cho, lebih dari itu bosen pengin segera pulang, aku wis tau ngalami…

Kalau kita ini merasa sebagai saudara sebangsa setanah air, mestinya kita ini malu dan prihatin melihat kondisi seperti itu… Negara, Bangsa, Pemerintah dan kita semua seharusnya prihatin dan malu dengan semua itu… “

Mr. Choro : “Artinya bekerja di luar negeri bagi para TKI itu adalah suatu keterpaksaan alias karena tidak adanya banyak pilihan. Jika demikian trus kenapa kok di Indonesia ini ada TKI? Kapan mulainya?”

Pak Bos : “Penyebabnya ya karena negara kita kekurangan lapangan pekerjaan Cho, makanya banyak warga negara yang mencoba berame-rame mengadu nasib di negeri orang, katanya peribasa Jawa ‘mangan ra mangan sing penting kumpul‘ sudah diganti menjadi ‘kumpul ra kumpul sing penting mangan‘…”.

Mr. Choro : “Berarti kita kembali ke dunia hewan dong Bos… Seperti anak iwak pitik‘kumpul ra kumpul sing penting mangan‘, padahal sebagai makhluk sosial kita ini seharusnya kan berprinsip ‘ada makanan-nya atau tidak, yang penting kumpulnya’…”.

Pak Bos : “Paling enak ya kumpul ya mangan Cho…”

Mr. Choro : “Betul Bos, sekarang pertanyaannya lagi… menurut Pak Bos masuk akal nggak kalau di negeri yang katanya terkenal dengan sebutan tanah surga zamrud khatulistiwa dimana ikan dan udang menghampiri, tongkat kayu dan batu jadi tanaman ini kok bisa kekurangan lapangan kerja?”

Pak Bos : ” Ironis memang Cho, tapi mau gimana lagi wong memang kenyataan yang ada sekarang begini…”.

Mr. Choro : “Mari kita itung-itungan secara kasar saja Bos… Sekali lagi secara kasar lo Bos… jangan protes…

Menurut wikipedia Indonesia Luas daratan kita kira-kira 2.000.000 kilometer persegi atau 200.000.000 hektar. Luas laut teritorial kita 3.300.000 kilometer persegi atau 330.000.000 hektar, itu belum termasuk ZEE dan landas kontinen. Jumlah penduduk kita kurang lebih 240.000.000 orang, atau jika dijadikan menjadi KK dengan asumsi tiap keluarga ada empat anggota maka ada kurang lebih 60.000.000 KK

Jika seluruh daratan dan lautan dibagi rata untuk seluruh rakyat kita sesuai jumlah sekarang maka tiap jiwa akan mendapat jatah lahan seluas 0,8 hektar atau tiap KK mendapat jatah lahan seluas 3,3 hektar, ditambah jatah wilayah perairan seluas 1,3 hektar per jiwa atau 5,5 hektar per KK.

Meskipun tidak mungkin dibuat aturan seperti tersebut, tapi seandainya Pak Bos mendapat jatah tanah dan air seluas itu, seharusnya itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pak Bos dan keluarga. Dengan teritorial seluas itu seandainya tanah dan air itu kita sewakan saja, maka sebetulnya kita sudah tidak perlu lagi bekerja. Kita bisa berlibur selama tujuh hari seminggu, atau kalau bosen berlibur kita bekerja bukan karena kita butuh, tapi karena kita ingin.

Itu baru itung-itungan kasar dan belum termasuk kekayaan yang didapat dari olah pikir manusia untuk rekayasa alam dan kekayaan alam yang ada dalam perut bumi dan di dasar laut…. Apalagi warga negara Indonesia ini menurut survei yang pernah saya baca adalah salah satu penduduk bumi yang bangunnya paling pagi se dunia.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan berdasarkan potensi yang kita miliki maka seharusnya tidak ada satu alasan pun untuk mengirim satu orang TKI pun ke luar negeri apalagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerjaan kasar lainnya.

Jika kondisi saat ini memprihatinkan, berarti ada sesuatu yang salah perihal tata cara dan tata kelola negeri ini. Adanya satu orang saja yang masih berprofesi menjadi TKI untuk mengadu nasib dan mencari penghidupan di negeri orang merupakan salah satu indikasi yang nyata kelihatan terhadap ketidakberhasilan kita dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Sebenarnya para pendahulu negeri ini di masa lalu melalui perenungan dan pemikiran yang panjang telah merumuskan arah pembangunan. Kita mengenalnya sebagai Trilogi Pembangunan. Isinya : Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya, untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi, agar tercipta Stabilitas Nasional Yang Sehat dan Dinamis.

Pertanyaannya sudahkah konsep itu kita laksanakan secara benar? Sepertinya tidak.”

Pak Bos : “Wis Cho, ngantuk aku…”
Mr. Choro : “Mari dipikir bersama sambil tidur Bos…..”